Transfer Pricing di Indonesia: Panduan Bagi Investor Asing

 

• Transfer pricing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008.
• Indonesia mendukung prinsip kewajaran sebagai panduan standar untuk transfer pricing. Berdasarkan prinsip ini, laba dikenakan pajak di tempat kegiatan ekonomi telah terjadi.
• Negara ini memiliki sistem tiga tingkat untuk dokumentasi harga transfer, yang terdiri dari file induk, file lokal, dan laporan negara demi negara (country-by-country report (CbC).

Transfer pricing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008, yang memberi wewenang kepada petugas pajak untuk menentukan kembali penghasilan pajak seorang wajib pajak yang memiliki 'hubungan istimewa' dengan wajib pajak lain.

Transfer pricing berlaku untuk perusahaan yang bertransaksi antar perusahaan dari grup yang sama, seperti anak perusahaan, atau pihak 'terkait' lainnya. Orang-orang atau badan-badan tersebut berelasi jika:

• Satu pihak memiliki kendali langsung atau tidak langsung terhadap pihak lain (misalnya, kantor pusat atau kantor cabang)
• Kedua belah pihak berada di bawah kendali orang atau entitas yang sama (misalnya, beberapa anak perusahaan dimiliki oleh perusahaan induk yang sama).

Kondisi seperti itu dapat menimbulkan penetapan harga preferensial di antara para pihak, yang dapat mengarah pada penyembunyian keuntungan dan pajak yang kurang dibayar.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, hubungan istimewa dianggap ada jika:

• Wajib Pajak memiliki penyertaan modal baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 25 persen dari Wajib Pajak lain
• hubungan antara Wajib Pajak melalui kepemilikan sekurang-kurangnya 25 persen dari dua Wajib Pajak atau lebih
• Hubungan keluarga melalui perkawinan atau darah
• Partisipasi dalam manajemen atau teknologi meskipun tidak ada kepemilikan.

Prinsip Kewajaran

Indonesia mendukung prinsip kewajaran sebagai panduan standar untuk transfer pricing. Berdasarkan prinsip ini, laba dikenakan pajak di tempat di mana laba dihasilkan dan di mana kegiatan ekonomi riil telah terjadi.

Apa saja dokumen yang diperlukan?

Indonesia mengeluarkan Peraturan No.213/PMK.03/2016 (PMK 213) pada tahun 2016 memperkenalkan sistem tiga tingkat untuk dokumentasi harga transfer.

Sistem tiga tingkat terdiri dari dokumen-dokumen berikut:

1.  File induk, yang terdiri dari informasi standar yang terkait dengan grup bisnis
2. Struktur dan kepemilikan setiap anggota kelompok
3. Setiap aset tidak berwujud yang dimiliki oleh grup
4. Kegiatan usaha kelompok
5. Laporan keuangan konsolidasi
6. File lokal, yang berisi informasi khusus terkait dengan transaksi wajib pajak lokal
7. identitas usaha dan kegiatan Wajib Pajak
8. informasi transaksi pihak terkait
9. Penentuan prinsip panjang lengan
10. informasi keuangan Wajib Pajak
11. Laporan negara-demi-negara (CbC), yang berkaitan dengan alokasi global pendapatan dan pajak grup.

Kewajiban dokumentasi master dan local file dikenakan kepada wajib pajak yang selain memiliki transaksi dengan pihak terkait, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

• Memiliki pendapatan kotor lebih dari 50 miliar rupiah (US$3,4 juta) untuk tahun fiskal sebelumnya
• Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak terkait melebihi 20 miliar rupiah (US$1,37 juta) pada tahun pajak sebelumnya
• Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi lebih dari lima miliar rupiah (US$344.000) terkait dengan jasa, pembayaran bunga, atau barang tidak berwujud
• Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi yang berada di wilayah hukum dengan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah dari Indonesia.

Kewajiban pelaporan CbC dikenakan kepada Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

• Wajib Pajak yang dianggap sebagai entitas induk dari suatu grup dengan pendapatan kotor konsolidasi sebesar Rp 11 triliun (US$757 juta)
• Wajib Pajak yang bukan merupakan entitas induk tetapi merupakan anggota entitas dari suatu kelompok dengan entitas induk terakhir yang merupakan wajib pajak di negara yang
• Tidak memiliki perjanjian pertukaran informasi dengan Indonesia
• Tidak menyediakan laporan CbC kepada otoritas pajak Indonesia
• Jangan memaksakan kewajiban untuk mengajukan laporan CbC.

Pemilihan metode penetapan harga transfer

Ada lima metode penetapan harga transfer untuk transaksi berwujud atau tidak berwujud di Indonesia. Ini adalah:

• Metode harga tidak terkendali yang sebanding (CUP)
• Metode biaya-plus
• Metode harga jual kembali
• Metode bagi hasil
• Metode margin bersih transaksional (TNMM).

Metode CUP merupakan metode yang paling banyak digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia, seperti untuk pembayaran royalti dan bunga. Jika metode CUP tidak berlaku, maka otoritas pajak Indonesia akan menerapkan metode TNMM.

Perjanjian harga di muka

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan No.22/PMK.03/2020 (PMK-22) Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Advance Pricing Agreement (APA).

APA adalah perjanjian antara satu atau lebih wajib pajak dan satu atau lebih otoritas pajak untuk menentukan terlebih dahulu serangkaian kriteria, dan dalam periode tertentu, untuk transaksi lintas batas tertentu. Hal ini untuk memastikan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip kewajaran serta membantu menghindari perselisihan harga transfer.

Berdasarkan peraturan terbaru, wajib pajak Indonesia dapat mengajukan APA melalui kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar berdasarkan:

• Inisiatif dari Wajib Pajak melalui APA unilateral atau bilateral
• Permohonan tertulis yang diajukan kepada Ditjen Pajak untuk APA bilateral dari wajib pajak luar negeri.

Penarikan dan perpanjangan aplikasi APA

Wajib Pajak dapat menarik diri dari aplikasi APA sebelum negosiasi APA selesai. Namun, seorang wajib pajak dapat mengajukan permohonan perpanjangan APA ke DJP dalam waktu 12 bulan dan hingga enam bulan sebelum tahun fiskal terakhir.

Jika Anda ingin mendirikan PT Anda dapat menghubungi Jasa Buat PT.